Materi MPH: Proposal

Penyusunan proposal atau usulan penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan penelitian. Proposal penelitian dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Jika proposal penelitian sudah disusun secara sistematis, lengkap dan tepat, akan mempercepat pelaksanaan, proses serta penyusunan laporan penelitian. Proposal mempunyai arti sangat penting bagi setiap peneliti dalam usaha mempercepat, meningkatkan serta menjaga kualitas hasil penelitian. Proposal penelitian harus dibuat sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Isi Proposal pada umumnya terdiri dari beberapa point. Point pertama adalah latar belakang masalah, dimana penulis menceritakan mengapa tertarik meneliti atau membahas hal tersebut. Point kedua adalah permasalahan, yang berisi pertanyaan yang akan di bahasnya. Point ketiga adalah kerangka konsepsional atau kerangka teori yang isinya membahas mengenai konsep atau teori apa yang akan dipergunakan dalam penulisan tersebut. Point keempat adalah metodelogi penelitian yang akan membahas mengenai bentuk penelitiannya apa, data yang dipergunakan data apa, dan sifat penelitian. Point kelima adalah sistematika penulisan, yaitu semacam daftar isi atau hal-hal apa yang akan di bahas pada bab-bab selanjutnya. Dan sebuah proposal umumnya di akhiri dengan daftar pustaka yang minimal memuat sepuluh literatur.

Harta Perkawinan Adat

HUKUM HARTA PERKAWINAN

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, maka harta perkawinan dapat digolongkan sebagai berikut:

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan, yaitu Harta Bawaan.

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu Harta Penghasilan.

Harta yang diperoleh atau dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan, yaitu Harta Pencaharian.

Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu Hadiah Perkawinan.

Pengertian Harta Perkawinan Menurut UU Perkawinan & Hukum Adat adalah:

Menurut UU No.1 Th.1974 Pasal 35 dinyatakan bahwa

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dalam penjelasan Pasal 35 tersebut dikatakan:

“Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Menurut Hukum Adat yang dimaksud Harta Perkawinan adalah:

“Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.”

Contoh Harta Perkawinan di masyarakat adat adalah harta pusaka di Minangkabau:

Sifat kekeluargaan di Minangkabau yang Matriarchaal memperlihatkan adanya barang-barang keluarga seperti tanah pertanian, pekarangan dengan rumah dan ternak, perkebunan, keris dan lain sebagainya, yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga. Barang-barang demikian hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki oleh mereka masing-masing. Jadi hanya ada hak pakai saja. Bila di Minangkabau ada seorang isteri yang mempunyai sebidang tanah sawah meninggal dunia, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya. Harta ini disebut Harta Pusaka Generasi Pertama / Harta Pusaka Rendah. Tapi barang pencarian seorang suami di daerah Minang, tidak menjadi anggota keluarga isterinya. Bila suami ini wafat, barang pencarian suami itu masuk menjadi harta pusaka keluarga si suami itu sendiri.

Di samping harta pusaka rendah ini dikenal juga adanya harta pusaka tinggi, yaitu harta yang telah turun temurun dalam beberapa generasi semula milik nenek-nenek yang turut serta membangun nagari yang bersangkutan. Harta pusaka tinggi ini tetap menjadi milik kerabat serta dikuasai oleh penghulu andiko atau mamak kepala ahli waris. Dengan demikian, maka harta pusaka itu mempunyai tingkatan yang sesuai dengan tingkatan keluarga, artinya sebagai berikut:

Harta Pusaka Tinggi, Dikuasai oleh keluarga yang lebih besar (kerabat) yang dipimpin oleh Pengulu Andiko.

Harta Pusaka Rendah, Dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, istri & anak-anaknya atau suami dengan saudara sekandung beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung.

Adat dan Hukum Adat

PENGERTIAN ADAT

Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat dalah merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa. Tiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

 Istilah adat di masyarakat Minangkabau:

1. Adat yang sebenarnya adat. Adalah adat yang tidak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan. Misalnya: Ikan adatnya berair, Air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai.”

2.Adat istiadat. Adalah adat yang ditentukan oleh nenek moyang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.

3. Adat nan diadatkan, adalah Adat sebagai aturan yang ditetapkan atas dasar mufakat para penghulu, tua-tua adat, cedik pandai dalam majelis. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu lain negeri lain pandangannya.

4. Adat nan teradat. Yang dimaksud adalah kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru di antara anggota masyarakat.

PENGERTIAN HUKUM ADAT

Prof. Dr. Supomo, SH, mengatakan: Hukum adat merupakan sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang timbul karena putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik dikota maupun di desa (customary law).

 Dr. Sukanto, SH, mengatakan: Hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (akibat hukum).

 Mr. JHP. Bellefroid, mengatakan: Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

 Prof. Mr. C. van Vollenhoven, mengatakan: Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hidhia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya.

Sejarah Hukum Adat

SEJARAH HUKUM ADAT

          Keberadaan Bangsa Indonesia saat ini, tentu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Bangsa Indonesia pada masa lampau. Kebesaran bangsa Indonesia saat ini sebenarnya telah dapat terlihat sejak masa lampau. Dimulai dari masuknya agama Hindhu ke Bumi Nusantara, menjadikan agama Hindhu adalah agama yang pertama kali dianut oleh bumiputra. Hingga saat ini, kebudayaan Hindhu sedikit banyak masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, sekalipun dia bukan beragama Hindhu. Misalnya, dalam agama Hindhu, cara beribadahnya pada umumnya dengan membakar dupa yang konon baunya dupa tersebut dapat mengantarkan doa yang di panjatkan kepada Shang Yang Jagad Dewa Batara. Saat ini kita melihat bagaimana seorang muslim, di daerah Jawa khususnya, dalam berdoa terkadang juga dengan membakar dupa atau menyan. Sehingga dikenal dengan istilah Islam Kejawen. Berikut ini adalah masa-masa kerajaan yang pernah berkuasa di Bumi Nusantara:

 1. ZAMAN HINDU

Terkenal juga dengan istilah Zaman Melayu Polinesia, terjadi pada Th.1500 SM – 300 SM. Pada masa ini terjadi perpindahan penduduk dari daratan Asia menuju Indonesia. Dimana perpindahan penduduk ini terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang I dikenal dengan gelombang Proto Malaio (Melayu Tua). Pada masa ini perilaku budaya masyarakatnya masih sangat dipengaruhi kesaktian. Hingga saat ini, masalah Magis Religius masih kental berada di kalangan masyarakat Indonesia, seperti santet, pelet, ngepet dan sejenisnya. Gelombang II dikenal dengan gelombang Deutoro Malaio (Melayu Muda). Pada masa ini perilaku budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kong Hu Cu.

2. ZAMAN SRIWIJAYA

Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, kerajaan ini hidup di Abad VII s.d. Abad XIII. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya diketahui dari Prasasti – prasasti, seperti:

1)    Prasasti Raja Sanjaya (732M) yang isinya menceritakan tentang Agama yang dianut masyarakat pada masa itu, kegiatan perekonomian pada masa itu, dan kegiatan pertambangan rakyat pada masa itu.

2)    Prasasti Raja Dewasimha (760M) yang isinya menceritakan tentang Agama dan Kekaryaan masyarakat kerajaan Sriwijaya pada masa itu.

3)    Prasasti Raja Tulodong (784M) yang isinya menceritakan tentang masalah-masalah pertanahan dan Pengairan.

4)    Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860M) yang isinya menceritakan tentang Perkara Perdata.

 3. ZAMAN  MATARAM  I

Kerajaan Mataram dapat diketahui keberadaannya dari Prasasti Guntur (907 M) yang isinya tentang Peradilan oleh Hakim Pu Gawel mengenai keputusan tentang Hutang Keluarga. Putusannya dikenal dengan nama Javapatra. Lalu dari Prasasti Raja Mpu Sindok (927 M) yang menceritakan tentang Hutang Piutang dan Waris. Dan juga ada Prasasti Raja Dharmawangsa (991 M) yang isinya tentang Perintah Pembuatan Kitab Perundang-undangan Purwadigama (Syiwasyana) dan penerjemahan Mahabharata.

 4. ZAMAN  MAJAPAHIT

Selama kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam syair “Negara Kertagama” terlihat peraturan hukum tentang:

  1. Pemerintahan Umum seperti masalah Pertanahan, Pajak, Wajib Militer, Tentara dan Kepolisian.
  2. Kehakiman dan Peradilan.

Dikenal adanya Kutaramanawa (Kitab Undang-Undang)  dan Jaksa Penuntut Umum / Astapada dalam Perkara Pidana. Dimana Mahapatih Gajah Mada berperan sebagai Astapada.

  1. Politik Luar Negeri.

Pada masa kerajaan Majapahit, Indonesia saat itu telah memiliki negara-negara sahabat sepertu Siam, Birma, Campa, Kamboja, India & China. Wilayah Majapahit pada masa itu adalah Indonesia dan Malaysia yang sekarang.

 5. ZAMAN  ISLAM

  1. Zaman Kerajaan Aceh Darussalam

Pada akhir abad XII, Islam masuk ke Indonesia dari daerah Aceh (Kesultanan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam). Sehingga hingga saat ini Aceh terkenal dengan istilah SERAMBI MEKAH, karena dari Aceh inilah ajaran agama Islam disalurkan dari Mekah ke Indonesia. Dari empat Mazhab yang dikenal dalam Islam (Mazhab Syafei, Hambali, Maliki dan Suni), Hukum yang berlaku adalah Hukum Islam berdasarkan ajaran Imam Syafei,  dan Hukum Adat yang berlaku adalah hukum adat yang bersendikan pada Hukum Islam.

Pada masa ini Kerajaan Aceh telah memiliki mata uang, angkatan darat yang diperkuat pasukan Gajah dan angkatan laut yang dilengkapi bedil & meriam. Ada juga tentara wanita. Dan untuk memperkuat angkatan perangnya, maka Kerajaan ini memiliki pabrik senjata sendiri.

Indonesia pada masa ini telah pula melakukan hubungan diplomatik dengan menerima dan melayani duta negara asing. Di bidang ekonomi ada industri kecil, kerajinan, pertambangan, bea-cukai. Pada masa ini Ilmu pengetahuan & agama Islam berkembang pesat. Pada masa ini pula Hak wanita & pria sama dalam rumah tangga, harta, perdagangan serta olah raga.

Dikenal pula adanya Kitab Hukum Acara Pidana atau Perdata yang dikenal dengan Kitab “Safinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam” (artinya: Bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berperkara). Terdiri dari:

BAB I = tentang Hukum Perdagangan & Penyelesaian Perkara Perniagaan.

BAB II = tentang Hukum Keluarga, Perkawinan & Perceraian.

BAB III = tentang Hukum Pidana, ancaman hukuman

BAB IV = tentang Kewarisan.

 2. Zaman Demak

Sekitar abad XV Demak masih dibawah kekuasaan Majapahit Menurut Babad Tanah Jawi (ditulis pd th.1625 & 1633), R. Patah, putra Raja Brawijaya, menundukkan Majapahit th.1478 & mendirikan Bintara Demak yang kerajaannya berpusat di Masjid Demak. Urusan pemerintahan & hukum berdasarkan Hukum Islam, namun dalam pelaksanaan peradilan masih dipengaruhi sistem yang berlaku di zaman Majapahit.

3. Zaman Mataram II

Pada masa ini Sultan yang berpengaruh adalah Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurahman (Sultan Agung). Sultan juga merubah tahun Cakra menjadi Tarikh Islam Jawa & Sistem Peradilan Serambi.

 4. Zaman Cirebon & Banten

Pada masa ini dikenal Sistem Peradilan yang lebih baik daripada kerajaan-kerajaan sebelumnya. Yaitu dengan adanya tiga peradilan dengan tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Adapun ketiga peradilan tersebut adalah:

1)   Peradilan Agama

Tugas dan tanggungjawabnya adalah memeriksa perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan / hukuman mati karena sifat kejahatannya membahayakan negara, mengurus perkara perkawinan, perceraian & pewarisan. Hukum yg digunakan adl Hukum Islam & pendapat para ahli agama.

2)   Peradilan Drigama

Tugas dan tanggungjawabnya mengadili perkara-perkara pelanggaran adat yang diadili berdasarkan hukum adat jawa kuno dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku setempat.

3)   Peradilan Cilaga

Tugas dan tanggung jawabnya memeriksa & mengadili perkara-perkara yang menyangkut perselisihan perekonomian atau perdagangan. Menggunakan sistem wasit / penengah.

 

Masyarakat adat pada masa ini menuntut bahwa hakim harus memiliki sifat-sifat alam seperti:

  1. Sifat Chandra (bulan), sebagaimana layaknya bulan yang menerangi kegelapan, hakim pun dituntut untuk dapat memberikan pencerahan bagi mereka yang jiwanya tersesat, sehingga melakukan penyimpangan dengan melakukan tindakan kriminal.
  2. Sifat Tirta(air), sebagaimana layaknya air yang membersihkan, maka hakim pun dituntut untuk dapat membersihkan masyarakat dari sampah masyarakat.
  3. Sifat Cakra(dewa), masyarakat adat menganggap bahwa hakim merupakan wakil Tuhan atau Dewa, karena kekuasaan hakim yang dapat memberikan hukuman mati sekalipun.
  4. Sifat Sari (harum), masyarakat adat menganggap bahwa hakim harus menjaga perilakunya, janganlah kemudian ada Hakim Yang Mulia tetapi melakukan perbuatan yang tidak mulia, seperti mencuri, bermain wanita, berjudi.

5. Zaman Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Hukum Adat dibiarkan seperti sediakala. Hukum yg dipakai dlm pelaksanaan peradilan kejahatan dipakai acuannya adalah Hukum Adat setempat, apabila di pandang baik. Dasar berlakunya Hukum Adat bagi gol. Pribumi & Timur Asing adalah Pasal 11 AB. Hukum Adat pernah hendak di unifikasi karena ada Asas Konkordansi, tetapi akhirnya yang terjadi tetap dualisme atau pluralisme hukum.

 6. Zaman Kemerdekaan

Keberadaan masyarakat adat dengan Hukum Adatnya diakui sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur agama. Kodifikasi & Unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan.

Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindhu. Lambat laun datanglah kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut. Kini hukum Adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat jaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan kultur Islam dan kultur Kristen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku pluralisme hukum. Teori-teori yang berkembang karena adanya pluralisme hukum tersebut adalah:

Teori Receptio in Complexu (van den Berg)

“Hukum suatu golongan masyarakat itu merupakan resepsi / penerimaan secara bulat dari agama yang dianut oleh golongan tersebut.”

Teori Receptio (oleh Snouck Hurgronye)

“Hukum agama belum merupakan hukum jika belum diterima oleh Hukum Adat.”

Teori Receptio A Contrario

Teori ini dikembangkan oleh penulis Islam, dikatakan bahwa “Hukum Adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.”